pajak daerah dan pajak pusat. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. pajak daerah dan pajak pusat

a. pajak pertambahan nilai 5. Sudah lama sekali saya ingin menulis tentang ini sembari meluruskan kewenangan pajak yang ada, baik itu di pemerintah pusat maupun yang ada di pemerintah daerah agar tidak ada lagi orang yang menanyakan masalah pajak motornya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun orang yang menanyakan Pajak Penghasilan. Nomor. . Download Peraturan Peraturan Pajak Pusat Peraturan Pajak Daerah Putusan Pengadilan Pajak Putusan Mahkamah Agung P3B UU Perpajakan Konsolidasi Persandingan Dokumen Glosarium Jum'at, 15 September 2023 | 15:09 WIB PERATURAN PERPAJAKAN Peraturan Baru Pajak Soal SKP dan STP, Download di Sini!daerah (Perda) pajak dan retribusi di masing-masing daerah sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 18 Tahun Pajak. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Misalnya, HJE per batang rokok Rp1. Hal tersebut sebetulnya sudah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dasar pengenaan Cukai Rokok adalah harga jual eceran (HJE) dengan tarif 40%. 11 May 2011 at 2:24 pm. 10. Pada 2015, pemkot mengumpulkan pajak daerah senilai Rp1,03 triliun atau 102% dari target APBD. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidakberbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena haltersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akanmendistorsi kegiatan perekonomian. 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Formula itu pula yang sepertinya ingin diusulkan pemerintah pusat dalam perubahan desain kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional 4. Pajak Pusat. Beberapa isu yang dihadapi oleh. 12 Tahun 1994 dan saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan instansi pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak-pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau. JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengungkapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) akan memuat klausul mengenai pajak daerah yang belum sempat diakomodasi dalam UU No. Pengertian (Pajak secara teori dan secara peraturan perundangan) Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Akan hal tersebut, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nunukan menggalakkan edukasi dan sosialisasi perpajakan perhotelan,” tutur Kepala KP2KP Nunukan Ari Saptono ketika ditemui di KP2KP Nunukan, Kab. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Daerah Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, selain pajak pusat juga terdapat pajak daerah. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan akan berkomunikasi dengan Ditjen Pajak (DJP) untuk menyinergikan pajak pusat dan pajak daerah. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. jakarta. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Sebagai warga negara yang baik, sudah tentu kita harus membayar pajak kepada negara. Dengan penandatanganan BAR Pajak Pusat maka Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dapat menyampaikan laporan ke DJPK untuk keperluan penyaluran DBH ; 2. Pajak merupakan bentuk iuran wajib masyarakat sebagai warga negara yang baik kepada sebuah bangsa. Dengan demikian, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak termasuk karena dikelola oleh daerah. Dahulu, pajak restoran disebut dengan Pajak Bangunan 1 (PB1). Namun,. Tarif dari pajak ini yakni sebesar 5% dari nilai tanah atau juga bangunan yang diperoleh. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (closed List). Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah atau menjadi pajak daerah. Pajak Nunukan Jelaskan Bedanya Pajak Daerah dan Pajak Pusat. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, perlu diatur ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering, yang tidak. 03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ( PMK 70/2022 ). Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain. rangka mereformasi sistem pajak daerah (tax policy reform) yaitu Undang-Undang No. 000,- (dengan perhitungan 30 kg x Rp15 juta x 0,5 %); ii) menyetor Pajak Sarang Burung Walet. Tidak hanya membayar saja, namun juga menghitung dan melapor, serta pengarsipan yang rapi. Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah atau menjadi pajak daerah. Sebagai warga negara yang baik, sudah tentu kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah BPHTB. Pemberlakuan UU tersebut baru dimulai pada tanggal 1 Januari 2010. Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Pusat: PPN · PPh · PBB sektor P3 · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor · Bea balik nama kendaraan bermotor · Bahan bakar kendaraan bermotor · Air permukaan · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel · Restoran · Hiburan · Reklame · Penerangan jalan · Mineral bukan logam dan batuan · Parkir · Air tanah ·. daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarif pajak dilakukan oleh pemerintah daerah, {3) Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah, (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasi-kan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberlkan, dibagi. Penggabungan ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi wajib pajak. Melalui implementasi Undang-Undang No. com—Kualitas pelayanan publik dalam sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Daftar Lengkap Tautan Berisi 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Minggu, 21 Februari 2021. Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Perhitungan Berdasar HJE (Harga Jual Eceran) dan Cukai Rokok. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat. Sc on October 1, 2021. Sesuai yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan pembayaran pajak tersebut adalah sebagai berikut. 18 Tahun 1997 dan perubahan pertamanya (UU No. , M. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan sifatnya, pajak dilkelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sistem Perpajakan di Indonesia. Lebih lanjut, untuk menjawab pertanyaan Ibu Sonia, perlu juga mengacu pada. KOMPAS. Jika Anda juga belum memahaminya, kali ini akan dibahas secara jelas di sini apa itu contoh pajak pusat dan daerah secara lengkap. Jenis-jenis Pajak Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Awalnya, Pajak Bumi dan Bangunan dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi kemudian beralih ke pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sejak 2009 silam. com , JAKARTA — Sebanyak 254 pemerintah daerah atau pemda telah menerima perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dalam optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan daerah. Machfud mengatakan penerapan opsen akan menyelesaikan persoalan bagi hasil yang selama ini sering terjadi. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000), UU No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Objek dan Subjek Pajak Restoran. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada. Perbedaan Jenis Pajak. Lalu selain dari penghasilan, ada kegiatan operasional yang terkena beberapa aspek pajak bisnis hotel, di antaranya pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26. Melalui UU yang lahir pada masa pandemi ini, pemerintah berharap bisa mendorong pengalokasian sumber daya nasional dengan lebih efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pajak Daerah. Atas dasar argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa sudah. "Dengan. Berbeda dengan Pajak Pusat yang di atur didalam KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) untuk pajak daerah itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang RI No. Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Sayangnya, penjelasan dan argumentasi tersebut sepertinya tidak diakomodir dalam PMK-158/PMK. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi. Pengertian Pajak Daerah Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah Pajak Daerah. Pasalnya, kelompok barang tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) s. Pajak Pusat disebut juga pajak negara, setiap pungutan yang secara wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Sama seperti pajak pusat, pajak daerah juga memiliki fungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan namun di tingkat yang lebih sempit. 1 Tahun 2022. JAKARTA, KOMPAS. A. Jenis-jenis pajak terbagi atas pajak pusat dan daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak daerah adalah kontribusi wajib. Terima kasih. Pajak Daerah BERDASARKAN UU Pajak Daerah dan Retribusi. “Perubahan kebijakan PDRD diarahkan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Berikut ini, beberapa perbedaan pajak dan retribusi berdasarkan balas jasa, objek, sifat, serta tujuannya, yaitu: 1. Keuntungan Pajak Pusat. Selanjutnya, penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Dirjen Perimbangan Keuangan. Pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi. 13 Tahun 1985), Bea Masuk atauf. SedangkanJAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pemda seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak pemerintah (daerah) terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dari pajak pusat dan pajak daerah, pajak terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti yang dijabarkan berikut ini. Padahal tidak seperti itu, apabila melihat pengelompokan pajak berdasarkan pengelolaannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, dan pajak daerah itu sendiri terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. com – Pemerintah pusat kini bisa ambil bagian dalam kebijakan penentuan tarif Retribusi dan Pajak Daerah. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ketentuan mengenai hak pemajakan oleh daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (UU PDRD 1957). Apa saja yang termasuk dalam kategori pajak pusat dan daerah? Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya: Pajak pusat. 6. 2 Berbeda dengan dengan UU No. Jika. Adapun peraturan perubahannya secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Pusat & Pajak Daerah Nama kelompok: Abdullah Azzam 8111415309 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 i KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik serta Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul tentang “Pajak Pusat dan Pajak Daerah ” ini dengan baik, sebagai syarat untuk memenuhi tugas dalam. Dan pajak daerah termasuk dalam menurut pengumutan karena pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah. TUGAS PERPAJAKAN I PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH OLEH : KELOMPOK 2/AKUNTANSI SIANG A 1. co. 2. D. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara (pusat) dan bersumber. Member. Pemerintah Pusat Kini Dapat Ubah Tarif Pajak Daerah Dengan Perpres, Senin, 22 Februari 2021. Largest Font. Salah satu aspek penting dalam KUPDRD tentunya berkaitan dengan pemungutan pajak daerah itu sendiri. Pajak daerah untuk hotel dan restauran adalah pajak yang dipungut dari pelanggan hotel atau restauran tsb, dan disetorkan ke kas bendahara daerah , sedangkan pajak usaha badan adalah pajak atas laba badan usaha tsb . Bagaimana perbedaan keduanya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 2. Macam-macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua: pajak pusat dan. 10. Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi Perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. 3. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nantinya, uang pajak pusat akan dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang. Jenis-Jenis Pajak Pemerintah. A. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Jenis pajak yang termasuk dalam Pajak Pusat adalah: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Materai. JAKARTA DDTCNews - Pemerintah dan DPR menyepakati untuk mengintegrasikan 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi ke dalam 1 jenis pajak baru, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). 18. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: 209 746 726 400,0: 27 000 000 000,0:Perbedaan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pihak yang melakukan pengelolaan, pajak bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat serta pajak daerah. Forum Pajak – Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan. Registrasi menggunakan NIK (Pribadi) atau NPWP Pusat (Badan Usaha) Jika berhasil maka wajib pajak akan mendapatkan email aktivasi untuk melakukan aktivasi. Simak Kamus “ Definisi Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah ”. TINJAUAN LITERATUR : PAJAK DAERAH 2. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak. 64 Sementara itu, Pajak Sarang Burung Walet dipungut. TUJUAN UU 28/2009 1 Sistim Pemungutan 1. Sesuai dengan. Ilustrasi. Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sesuai ketentuan, Tuan Radya wajib membayar pajak pusat (Pajak Penghasilan) dan pajak daerah (Pajak Sarang Burung Walet). Ilustrasi. com, BANJAR. com 20 September 2023. Berikut ini ulasannya! Secara umum, pajak Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta. Pengertian Pajak Daerah. Sebelumnya, provinsi dan kabupaten/kota otonom hanya mendapat bagian dari PBB yang ditetapkan besarannya ditetapkan. Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Pasal 4. Dengan kata lain, rumus dari penghitungan PBB-P2 adalah sebagai berikut: PPB-P2. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pengertian Pajak Daerah. Hal tersebut sebetulnya sudah. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU. Pajak yang dikelola pemerintah dalam hal ini Direktorat. JAKARTA, DDTCNews – Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun agenda reformasi pajak daerah. Sebagaimana yang telah diulas dalam artikel Pengertian Pajak, Jenisnya, dan Mengapa Kita Harus Bayar, undang-undang membagi pajak berdasarkan kewenangannya. Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. Secara garis besar berdasarkan wilayah pengelolaannya, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. UU HKPD kemudian memasukkan makanan di restoran ke dalam kelompok objek PBJT. Masing-masing memiliki beberapa jenis pajak lain yang lebih spesifik. Adapun, pokok-pokok perbandingan aturan pajak daerah yang baru ini sebagai berikut: 1. Tinjauan atas pajak daerah dan pajak pusat serta komparasi pengenaan pajak / Judul Asli: Judul Seragam: Pengarang: Edisi: cetakan pertama: Pernyataan Seri:.